Indonesia menurut salah satu pejabat senior perlu untuk mengadopsi pendekatan yang dilakukan oleh Negara tetangga di kawasan seperti Singapura atau Malaysia untuk mempercepat misi masyarakat informasi pada 2014. hal ini dijelaskan oleh Dr Zainal Hasibuan, Wakil Ketua Dewan Teknoligi Informasi dan Komunikasi (TIK) Indonesia kepada FutureeGov Asia Pasifik.
Menurutnya Indonesia perlu mengadopsi kebijakan dan regulasi terkait TIK yang diterapkan oleh kedua Negara tersebut. Dikatakannya dalam setahun belakangan ini, pemerintah telah menerbitkan banyak regulasi mengenai TIK. Namun disayangkan, dampaknya masih belum dapat dirasakan.
Keadaan yang terjadi sekarang ini menurut Hasibuan, lebih dikarenakan pemerintah belum memiliki alat yang efektif untuk mengukur kebijakan yang telah dibuat sebelumnya.
Dijelaskan juga bahwa, meskipun anggaran yang tersedia dalam penerapan proyek untuk TIK pemerintahan cukup besar, namun dirasakan mandate untuk berinvestasi pada sector TIK di tiap-tiap instansi pemerintahan dinilai belum cukup kuat. Menurutnya, anggaran yang tidak terkordinasi dengan baik menjadi salah satu penyebabnya.
Dirinya kemudian membandingkan keadaan tersebut kepada kedua Negara tetangga, dimana setiap project yang akan berjalan membutuhkan persetujuan instansi terkait.
Berdasarkan rencana induk e-government 2010. tahun 2014 telah ditetapkan sebagai target baru bagi penyelasaian Cincin Palapa, dan penerapan National Single Window pada tahun berikutnya. Sementara, penerapan nomor identitas tunggal nasional, e-pendidikan, dan e-government juga telah menjadi rencana induk sebelumnya.
Dikatakannya bahwa, nasib dari rencana besar tersebut akan bergantung kepada kepemimpinan nasional. Karena jika pemerintah tidak mendukung rencana dalam bidang TIK, maka permasalahan yang sama akan terus berulang dari tahun ke tahun
Suryo Saputro (Redaksi@wartaekonomi.com)
0 comments:
Posting Komentar