Menurut hasil kajian dan riset dari Harvard JFK School of Government, untuk menerapkan konsep-konsep digitalisasi pada sector public, ada tiga elemen sukses yang harus dimiliki dan diperhatikan sungguh-sungguh. Masing-masing elemen sukses tersebut adalah 1) Support, 2) Capacity, dan 3) Value. Kira-kira, maksud dari elemen-elemen tersebut apa yah?? Mari kita bahas satu per satu.
Support
Seperti yang kita tahu, arti dari kata support sendiri adalah dukungan. Hal terpenting dalam hal dukungan adalah unsur pimpinan. Pimpinan harus memiliki political will untuk mengembangkan e-government, karena hal ini akan menyangkut seluruh proses dari e-government. Artinya, pemimpin tidak saja harus pintar dalam hal pneyusunan konsep, tetapi harus juga menjadi motivator ulung pada fase pelaksanaannya (action). Tanpa adanya unsur political will, mustahil berbagai inisiatif pembangunan dan pengembangan e-Government dapat berjalan dengan mulus. Karena budaya birokrasi cenderung bekerja berdasarkan model manajemen top-down (paradigm klasik), maka jelas dukungan implementasi program e-Government yang efektif harus dimulai dari para pimpinan pemerintahan yang berada level tertinggi (Presiden, Gubernur, Walikota/Bupati). Dukungan yang dimaksud disini lebih dari dukungna omongan semata, melainkan dukungan yang diharapkan adalah dalam bentuk :
a. Disepakatinya kerangka e-Government sebagai salah satu kunci sukses negara dalam mencapai visi dan misi bangsanya, sehingga harus diberikan prioritas tinggi sebagaimana kunci-kunci sukses lain diperlakukan. Dengan disepakatinya kerangka tersebut secara bersama, maka tingkat resistensi dimungkinkan akan kecil.
b. Dialokasikannya sejumlah sumber daya (manusia, financial, tenaga, waktu, informasi, dan lain-lain) di setiap tataran pemerintahan untuk membangun konsep ini dengan semangat lintas sektoral.
c. Dibangunnya berbagai infrastruktur dan superstruktural pendukung agar terciptanya lingkungan kondusif untuk mengembangkan e-Government (seperti adanya Undang-Undang yang jelas, ditugaskannya lembaga-lembaga khusus – misalnya e-Envoy atau DeTIKNas di Indonesia – sebagai penanggung jawab utama, disusunnya aturan main kerja sama dengan swasta dan lain sebagainya), dan
d. Disosialisasikannya konsep e-Government secara merata,kontinyu, konsisten, dan menyeluruh kepada seuruh kalangan birokrat secara khusus dan masyarakat secara jmum melalui berbagai kampanye yang simpatik.
Capacity (kemampuan), yaitu keberdayaan pemerintah setempat dalam mewujudkan “impian” e-Government menjadi kenyataan. Terdapat tiga hal penting yang harus dimiliki pemerintah sehubungan dengan elemen ini, yaitu :
a. Ketersediaan sumberdaya yang cukup untuk melaksanakan berbagai inisiatif e-Government, terutama yang berkaitan dengan sumberdaya financial
b. Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai karena fasilitas ini merupakan 50% dari kunci keberhasilan penerapan konsep e-Government, dan
c. Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan agar penerapan e-Government dapat sesuai dengan asas manfaat yang diharapkan.
Namun perlu diperhatikan disini, bahwa ketiadaan salah satu dari prasyarat tersebut jangan dijadikan alas an tertundanya pemerintah dalam menerapkan e-Government. Justru dari situ, peran pemimpin akan sangat kentara kinerjanya dalam menghadapi keterbatasan seperti ini. Misalnya dengan melalui usaha-usaha kerjasama dengan swasta, bermitra dengan pemerintah daerah tetangga, merekrut SDM terbaik dari sector non public, mengalihdayakan (outsourcing) berbagai teknologi yang tidak dimiliki, dan lain sebagainya.
Value
Value (Nilai) merupakan manfaat yang secara signifikan dapat dirasakan oleh masyarakat atau pihak lain dengan adanya penerapan e-Government. Salah dalam mengerti kebutuhan masyarakat, justru akan menjadi boomerang bagi pemerintah yang berdampak pada sulitnya penerapan usaha pengembangan konsep e-Government.
Perpaduan antara ketiga elemen terpenting di atas akan membentuk sebuah nexus atau pusat syaraf jaringan e-Government yang akan menjadi kunci sukses penjamin keberhasilan. Dengan kalimat lain, pengalaman memperlihatkan bahwa jika elemen yang menjadi focus sebuah pemerintah yang berusaha menerapkan konsep e-Government berada di luar area tersebut (ketiga elemen pembentuk nexus), maka kemungkinan (probability) kegagalan proyek tersebut akan semakin tinggi.
-------------------------------------------------------
Muhamad Sodikin (publishod@gmail.com)
0 comments:
Posting Komentar